BKN Minta Kepala Daerah Baru Poles PNS agar Lebih Profesional

Pada Kamis, 20 Februari 2025, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan pesan penting kepada para kepala daerah yang baru saja dilantik. Beliau menekankan perlunya pembenahan dan peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah masing-masing.

Zudan Arif Fakrulloh mengajak para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah untuk memberdayakan ASN dan memfasilitasi mereka mencapai puncak karier. Hal ini dapat dicapai dengan menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan berorientasi pada kinerja.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah melantik 961 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari yang sama. Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 dan 25 P tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2025-2030.

BKN saat ini fokus pada pembangunan manajemen talenta untuk memastikan SDM ASN dapat berkontribusi secara efektif dalam mencapai tujuan negara melalui program-program pemerintah. Zudan juga menekankan pentingnya digitalisasi layanan untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi.

Sebagai contoh, BKN telah menerapkan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) untuk berbagai keperluan, mulai dari penetapan NIP CPNS/PPPK hingga penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) untuk kenaikan pangkat, mutasi, dan pensiun. Sistem rekrutmen ASN berbasis Computer Assisted Test (CAT) juga menjadi contoh keberhasilan transformasi digital yang mengedepankan transparansi.

Menanggapi arahan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto, Zudan menginstruksikan seluruh ASN untuk bekerja secara digital. BKN telah melakukan profiling ASN melalui manajemen talenta dan sistem merit, serta aktif memetakan kebutuhan SDM ASN di berbagai sektor pemerintahan.

Enam perwakilan kepala daerah dari berbagai agama maju ke depan sebagai simbolis dalam pelantikan tersebut, yaitu Gubernur Lampung, Gubernur Maluku Utara, Wali Kota Singkawang, Bupati Karangasem, Wali Kota Manado, dan Bupati Merauke.

Selain gaji pokok, kepala daerah juga menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pengangkatan kepala daerah ini juga mencakup Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 dan 100.2.1.3-1719 tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Pada Kabupatan/Kota Hasil Pilkada Serentak 2024 Masa Jabatan 2025-2030.