Danantara: Prabowo Resmikan Mega Proyek 24 Februari 2025!

Pada tanggal 24 Februari 2025, Indonesia akan menyaksikan peluncuran Danantara (Daya Anagata Nusantara), sebuah badan investasi nasional yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi negara melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Inisiatif ini, yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan transparansi dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan milik negara.

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa Danantara akan berfungsi sebagai lembaga yang mengintegrasikan semua potensi ekonomi Indonesia melalui pengelolaan BUMN. Nama Danantara sendiri memiliki makna mendalam, yaitu daya energi kekuatan masa depan Nusantara Tanah Air kita.

Wanming Du, Policy Director FTSE Russell, menyatakan bahwa investor asing akan tertarik dengan negara yang menginvestasikan kekayaan negaranya ke proyek infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan nasional. FTSE Russell menilai bahwa Danantara dapat memancing aliran modal ke Indonesia, terutama melalui foreign direct investment (FDI), khususnya di sektor energi baru terbarukan (EBT).

Uni Emirat Arab (UEA) bahkan telah menyatakan kesiapannya untuk menanamkan modal USD 10 miliar ke Danantara dengan skema perusahaan patungan untuk pengembangan elektrifikasi energi terbarukan. Rencana investasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Infrastruktur UEA, Suhail Mohamed Al Mazrouei.

Pemerintah berharap Danantara akan menjadi penggerak utama dalam perekonomian nasional serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), menyebut pembentukan Danantara sebagai langkah strategis Presiden Prabowo, mengingat lembaga tersebut berpotensi mengelola aset hingga 900 miliar dolar AS.

DPR saat ini tengah mengebut pembentukan Danantara melalui revisi UU BUMN. Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, menegaskan bahwa pembahasan revisi UU Danantara dilakukan secara cermat dan komprehensif, tanpa isu politik, demi kepentingan besar negara ke depan.

Untuk mendukung profesionalitas pengelolaan Danantara, BUMN sebagai jangkar akan menganut prinsip Business Judgement Rule (BJR). BJR adalah prinsip hukum yang melindungi direksi dan komisaris perusahaan dari tuntutan hukum atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan berdasarkan pertimbangan yang rasional.

Chatib Basri, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), berharap Danantara dapat dikelola dengan baik sehingga dapat menjadi solusi untuk mendaur ulang aset-aset yang selama ini kurang termanfaatkan di bawah BUMN. Dengan pengelolaan yang profesional, aset-aset tersebut dapat menjadi aset produktif yang menarik bagi investor.

Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, menilai Danantara memiliki motif yang sangat positif karena memotong intervensi non-korporasi, terutama politik, dalam pengelolaan BUMN. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengambilan keputusan.