Sandra Dewi-Harvey Moeis: BPJS Kelas 3, Kejutan?

Isu mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan atas nama Harvey Moeis dan Sandra Dewi sempat menjadi sorotan publik. Hal ini memicu berbagai pertanyaan mengenai ketepatan sasaran program jaminan kesehatan nasional (JKN).

Menanggapi hal ini, BPJS Kesehatan melalui Kepala Humasnya, Rizzky Anugerah, memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa warga DKI Jakarta secara otomatis didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan kelas 3 oleh Pemprov DKI Jakarta, tanpa memandang status sosial ekonomi.

Kebijakan ini merupakan implementasi dari program Universal Health Coverage (UHC). Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta berupaya memastikan seluruh warganya memiliki akses layanan kesehatan.

Menurut Rizzky, Harvey Moeis dan Sandra Dewi terdaftar sebagai peserta JKN yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Hal ini bisa terjadi karena adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, di mana satu NIK sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan PNS, sementara NIK lainnya otomatis terdaftar sebagai peserta BPJS kelas 3 karena KTP DKI.

Terkait segmen kepesertaan, BPJS Kesehatan memiliki beberapa kategori. Pertama, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) untuk masyarakat tidak mampu, dengan hak kelas 3. Segmen ini dibiayai oleh pemerintah pusat dan datanya mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kedua, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang dibayarkan oleh pemerintah daerah, memberikan hak kelas 3 untuk seluruh penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN dan bersedia mengikuti program ini. Segmen ini mencakup seluruh masyarakat di suatu daerah, bukan hanya yang tidak mampu.

Kasus ini menyoroti pentingnya pembaruan data kependudukan dan keanggotaan BPJS Kesehatan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan akurasi data dan ketepatan sasaran program JKN. Data ini diperbarui secara berkala untuk memastikan akurasi dan ketepatan sasaran, seperti yang disampaikan pada tanggal 31 Desember 2024.