Rusia Cap Kripto Properti: Era Baru Dimulai?

Pada tanggal 22 Februari 2025, Irina Podnosova menyampaikan bahwa seiring dengan popularitas mata uang kripto, terjadi peningkatan signifikan dalam tindak kejahatan yang melibatkan aset digital sebagai alat, hasil, atau objek pelanggaran. Hal ini memicu perhatian serius dari otoritas hukum di Rusia.

Pada tahun 2019, sebuah putusan pengadilan menetapkan bahwa konversi Bitcoin menjadi Rubel dapat dianggap sebagai pencucian uang jika aset digital tersebut diperoleh dari aktivitas ilegal, terutama yang terkait dengan transaksi narkoba. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam penegakan hukum terkait kripto di Rusia.

Mahkamah Agung Rusia aktif terlibat dalam penyusunan inisiatif legislatif yang bertujuan untuk mengakui mata uang digital sebagai properti dalam konteks proses pidana. Langkah ini bertujuan untuk memperjelas status hukum kripto dan memfasilitasi penegakan hukum yang lebih efektif.

Keputusan pengadilan sebelumnya menegaskan bahwa mata uang kripto dapat dicakup oleh undang-undang anti pencucian uang yang berlaku. Selain itu, pada tahun 2021, pengadilan mengakui WMZ, mata uang elektronik dalam sistem Transfer Webmoney, sebagai objek hak sipil, yang menjadi preseden penting untuk perlakuan hukum terhadap aset digital di Rusia.

Menurut Podnosova, meskipun pola kejahatan di Rusia relatif stabil, dengan kejahatan properti mencapai 38%, kejahatan kekerasan 24%, dan pelanggaran terhadap keamanan dan ketertiban umum 24%, meningkatnya penggunaan mata uang digital dalam aktivitas kriminal telah mendorong upaya untuk definisi hukum yang lebih jelas.

Pada tanggal 20 Februari, kantor berita Tass melaporkan bahwa Irina Podnosova membahas masalah klasifikasi kripto dalam pertemuan dengan para hakim dan Presiden Vladimir Putin. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Rusia untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh aset digital.

Upaya legislatif Rusia menyoroti kebutuhan mendesak akan kejelasan hukum dalam keuangan digital, sejalan dengan upaya global untuk mengatur ruang kripto. Dengan mengklasifikasikan mata uang kripto secara resmi sebagai properti, otoritas akan lebih mampu melacak, membekukan, dan menyita aset digital terlarang.

Baru-baru ini, beredar rumor tentang peretasan bursa kripto Bybit yang mengakibatkan kerugian aset digital senilai USD 1,5 miliar. Meskipun belum dikonfirmasi secara resmi, berita ini menyebabkan kepanikan dan penurunan harga Bitcoin dan altcoin.

Mahkamah Agung Rusia telah mengambil langkah proaktif dalam mendefinisikan status hukum mata uang kripto, mengakui aset digital sebagai properti. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan penegak hukum untuk menangani kejahatan terkait kripto.

Disclaimer: Artikel ini hanya bersifat informatif dan bukan merupakan saran investasi. Pembaca bertanggung jawab penuh atas keputusan investasi mereka.