Danantara: Prabowo Resmikan Megaproyek 24 Februari, Apa yang Baru?

Pada tanggal 24 Februari 2025, Indonesia akan meluncurkan Danantara (Daya Anagata Nusantara), sebuah badan investasi nasional yang bertujuan untuk mengonsolidasikan kekuatan ekonomi negara melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Danantara akan berfungsi sebagai pengelola kekayaan negara untuk generasi mendatang.

Wanming Du, Policy Director FTSE Russell, menyatakan bahwa pembentukan Danantara dapat menarik investasi asing ke Indonesia, terutama jika dana tersebut diinvestasikan dalam proyek infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi domestik dan perusahaan nasional. Investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT) juga akan menjadi daya tarik tersendiri.

Menteri Energi dan Infrastruktur UEA, Suhail Mohamed Al Mazrouei, telah menyampaikan rencana Uni Emirat Arab (UEA) untuk menginvestasikan USD 10 miliar ke Danantara melalui skema perusahaan patungan untuk pengembangan elektrifikasi energi terbarukan.

Presiden Prabowo telah memberikan izin kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengalokasikan kembali Rp 100 triliun dari dividen BUMN sebagai modal kerja bagi perusahaan-perusahaan milik negara. Total dividen BUMN tahun ini mencapai Rp 300 triliun, dengan sisa Rp 200 triliun akan dimanfaatkan untuk investasi melalui Danantara.

Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), menyebut pembentukan Danantara sebagai langkah strategis pemerintah, mengingat potensi lembaga tersebut untuk mengelola aset hingga 900 miliar dolar AS. Ia juga menekankan bahwa bisnis Danantara bersifat terbuka untuk kerja sama (joint venture), yang akan meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, menyatakan bahwa revisi UU BUMN sedang dikebut untuk membentuk Danantara, dengan fokus pada pembagian tugas dan kewenangan antara Danantara dan Kementerian BUMN. Ia juga menekankan pentingnya penerapan prinsip Business Judgement Rule (BJR) agar pengelolaan BUMN lebih profesional.

Chatib Basri, anggota DEN, berharap Danantara dapat menjadi solusi untuk mendaur ulang aset-aset BUMN yang kurang termanfaatkan menjadi aset produktif yang menarik bagi investor. Namun, ia menekankan pentingnya pengelolaan yang profesional.

Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, menilai Danantara memiliki motif positif untuk memotong intervensi non-korporasi, terutama politik, dalam pengelolaan BUMN.

Danantara diharapkan menjadi penggerak utama dalam perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional.