HK Tower Digeledah: Bareskrim Polri Bergerak, Hutama Karya Bereaksi!

Pada hari Kamis, 20 Februari 2025, Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di HK Tower, gedung perkantoran milik PT Hutama Karya (Persero). Penggeledahan ini terkait dengan dugaan kasus korupsi dalam proyek pengembangan dan modernisasi Pabrik Gula (PG) Djatiroto milik PTPN XI.

EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero), Adjib Al Hakim, membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Ia menyatakan bahwa Hutama Karya akan bersikap kooperatif dan transparan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan kepada Bareskrim Polri.

Wakil Kepala Kortastipidkor Polri, Brigjen Pol Arief Adiharsa, menjelaskan bahwa penyidikan kasus ini berfokus pada pekerjaan proyek pengembangan dan modernisasi PG Djatiroto PTPN XI terintegrasi EPCC tahun 2016. Nilai kontrak proyek ini mencapai Rp 871 miliar.

Dari hasil penyelidikan, ditemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum dalam perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, maupun pembayaran proyek. Brigjen Pol Arief menyoroti beberapa temuan, termasuk:

• Anggaran untuk pembiayaan proyek EPCC PG Djatiroto kurang dan tidak tersedia sepenuhnya sesuai dengan nilai kontrak.
• Kontrak perjanjian yang ditandatangani tidak sesuai dengan tanggal yang tertera.
• Isi kontrak perjanjian diubah dan tidak sesuai dengan rencana kerja syarat-syarat, yaitu dengan menambahkan uang muka 20 persen dan pembayaran letter of credit (LC) ke rekening luar negeri.
• Jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan expired dan tidak pernah diperpanjang.
• Metode pembayaran barang impor atau letter of credit tidak wajar.

Selain itu, Direktur Utama PTPN XI (DP) dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PTPN XI (AT) diduga telah berkomunikasi secara intens sebelum lelang dilaksanakan untuk meloloskan KSO Hutama-Eurrosiatic-Uttam sebagai penyedia proyek. Padahal, perusahaan KSO tersebut dan sembilan perusahaan lainnya tidak lulus prakualifikasi.

Akibat penyimpangan tersebut, proyek menjadi mangkrak dan diduga menimbulkan kerugian negara. Uang PTPN XI yang telah dikeluarkan kepada kontraktor mencapai hampir 90 persen.

Adjib Al Hakim menegaskan bahwa Hutama Karya mendukung program bersih-bersih BUMN yang digalakkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, serta memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap proses bisnisnya.

Brigjen Pol Arief belum bisa memberikan informasi lebih lanjut mengenai barang bukti yang telah ditemukan dalam penggeledahan, karena proses masih berlangsung.

HK Tower sendiri merupakan gedung perkantoran milik PT Hutama Karya (Persero) dengan 17 lantai yang rampung konstruksinya pada tahun 2019.