Jubir DEN Senggol Luhut: Subsidi BBM Tak Serta Merta Lenyap!

Pada tanggal 22 Februari 2025, Juru Bicara Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jodi Mahardi, memberikan klarifikasi terkait wacana subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Ia menegaskan bahwa pemerintah berencana untuk menyalurkan subsidi BBM secara lebih tepat sasaran, bukan menghapus subsidi tersebut.

Menurut Jodi, pemerintah terus berupaya memperbaiki database masyarakat yang berhak menerima subsidi. Tujuannya adalah memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program subsidi BBM hingga tahun 2027 dan seterusnya. Pendekatan yang lebih transparan dan berbasis data diharapkan dapat mengurangi potensi pemborosan anggaran negara.

Sebelumnya, pada tanggal 31 Oktober 2024, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, menyatakan bahwa kebijakan BBM Satu Harga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat menghilangkan disparitas harga antar daerah dan meminimalkan konflik akibat perbedaan hak dalam mengonsumsi bahan bakar.

Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, pada tanggal 20 Februari 2025, menyampaikan optimisme bahwa kebijakan BBM Satu Harga tanpa subsidi dapat direalisasikan dalam dua tahun ke depan, yaitu pada tahun 2027. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah akan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk memastikan distribusi subsidi lebih tepat sasaran.

Jodi menambahkan bahwa digitalisasi database penerima subsidi merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan untuk mempercepat pembaruan data. Dengan demikian, penyaluran subsidi dapat dilakukan secara lebih efisien dan akurat.

Pemerintah telah menaikkan harga BBM bersubsidi, dengan Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter, solar menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax menjadi Rp 14.500 per liter. Namun, subsidi BBM akan tetap diberikan, hanya saja dengan mekanisme penyaluran yang lebih tepat sasaran.

Yuliot juga meresmikan 14 penyalur BBM Satu Harga klaster Maluku dan Papua. Target pembangunan penyalur BBM Satu Harga pada tahun 2024 adalah sebanyak 71 penyalur.

Luhut menjelaskan bahwa dengan teknologi yang ada, Pertamina dapat mengidentifikasi kendaraan yang memenuhi syarat untuk menerima BBM bersubsidi. Hal ini akan membantu memastikan bahwa subsidi benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.

Kebijakan BBM Satu Harga diharapkan dapat meminimalkan ketimpangan sosial antar daerah dan mencegah pihak-pihak tertentu memanfaatkan perbedaan perlakuan antar daerah.